Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto/Nur).SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan Rp1,24 triliun untuk proyek kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) belum mendapat persetujuan DPRD Kaltim.
Usulan tersebut masih harus melewati pembahasan, terlebih APBD Kaltim diproyeksikan menyusut menjadi sekitar Rp12 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan belum ada keputusan menolak maupun menyetujui karena pembahasan bersama belum dilakukan.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” ujarnya, Senin (16/11) malam.
Pemprov Kaltim sebelumnya mengajukan anggaran MYC sebesar Rp1,28 triliun pada 11 November 2026. Sehari kemudian, usulan itu direvisi menjadi Rp1,24 triliun. Sejumlah proyek yang masuk di antaranya pembangunan jalan Sotek-Bongan, Jalan Kepala Telake, serta Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II yang direncanakan dibiayai hingga 2029.
Agusriansyah meminta seluruh rencana tersebut dikaji secara menyeluruh, mulai dari manfaat bagi masyarakat, kesiapan dokumen, hingga dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah. Pemprov juga diminta melengkapi studi kelayakan, AMDAL, desain teknis, kepastian lahan, serta rencana operasional rumah sakit.
“Usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan, lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat,” tegasnya.
Pembahasan bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kaltim dijadwalkan pada 17 November 2026 untuk mendalami usulan tersebut sebelum ada keputusan lebih lanjut. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar