
NEWSBORNEO.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha hingga mitra pembangunan dinilai dapat mempercepat penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat.
Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan keterlibatan multipihak tidak seharusnya baru dilakukan ketika program pemerintah telah disusun. Kolaborasi justru perlu dimulai ketika persoalan masyarakat dipetakan.
“Peran yang kita harapkan lebih aktif itu sejak dari perencanaan awal,” kata Rizali.
Menurut dia, sejumlah kebutuhan yang muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang masih didominasi persoalan pelayanan dasar dan infrastruktur.
Kebutuhan tersebut antara lain pembangunan jalan, jembatan, penyediaan listrik hingga akses air bersih. Pemerintah daerah tetap memiliki peran utama dalam menjawab kebutuhan masyarakat, namun peluang keterlibatan pihak lain juga perlu dibuka.
“Persoalan di masyarakat itu setiap kita melakukan Musrenbang, persoalan infrastruktur ada jalan, jembatan, listrik, air bersih. Ini persoalan utama kebutuhan dasar masyarakat sebenarnya,” ujarnya.
Pemkab Kutim melihat keberadaan Forum Multipihak atau FORMIKA dapat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dan masyarakat dengan potensi kontribusi dunia usaha.
Melalui forum tersebut, perusahaan maupun mitra pembangunan dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing sekaligus menentukan bentuk dukungan yang memungkinkan dilakukan.
Skema kolaborasi itu juga diharapkan membuat proses pembangunan tidak seluruhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah daerah. Pemerintah dapat mengarahkan prioritas pembangunan, sementara sektor swasta maupun mitra lainnya mengambil bagian sesuai kapasitas dan ruang kontribusinya.
Rizali menilai pola komunikasi perlu dibangun sejak proses perencanaan agar dukungan antarpihak dapat dipetakan lebih awal.
Pemkab Kutim berharap kolaborasi tersebut mampu menghasilkan pembangunan yang lebih terarah sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Kutai Timur.
“Peran yang kita harapkan lebih aktif itu sejak dari perencanaan awal,” kata Rizali. (adv)
Tidak ada komentar