Menurutnya, memang berat dilakukan zona integritas di DPKPP Bontang, mengingat terdapat banyak aspirasi wakil rakyat, pun di Bapelitbang. Tekanannya pun, kata Basri, cukup berat, termasuk godaan dan tantangannya.
Kepada KPK, Basri bertanya takaran korupsi Indonesia. Dijelaskan memberikan janji saja, sudah termasuk korupsi. Basri pun bertanya bagaimana dengan budaya yang saling mencintai, saling memberi satu sama lain.
“KPK tidak bisa menjawab, dijawabnya kami hanya pelaksana undang-undang, jadi pintar-pintarlah terkait budaya kita. Maksudnya dia, jangan meminta, terus laksanakan dengan baik sampai selesai,”
Lalu, Basri terus bertanya kepada KPK bagaimana jika semua sudah dilaksanakan, dimudahkan, dan mereka datang tanpa deal-deal an.
“Dibilang sama saya, tak perlu dijelaskan, yang penting jangan minta kepada pelaksana, jangan lupa waktu, jangan mengulur-ngulur waktu dalam perizinan, karena ada beberapa objek yang menjadi sasaran pengawasan KPK,” bebernya.
Di kantor Bapenda, Basri mengatakan di Bapenda itu banyak orang bilang merupakan tempat yang ‘basah’. Oleh karenanya, Basri meminta pegawai harus komitmen kepada diri sendiri. Karena Bappenda merupakan OPD yang banyak godaan dan tantangannya. Setiap OPD yang melakukan pencanangan zona integritas pun selalu dilaporkan Basri ke anggota KPK.
“Kata Ketua KPK, Kaltim memang menjadi zona pengawasan KPK, tapi sepanjang kita tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Basri meminta segala sesuatu yang dilakukan di OPD, administrasinya harus baik. Karena awal pemeriksaan itu dari administrasi. Terdapat 7 objek yang ditemukan KPK, dan semua itu jadi komitmen Pemerintah Kota Bontang. (*)
2 komentar tentang “KPK: Bontang Termasuk Kota Sangat Rentan Korupsi”