Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur, Kasmawati. Foto Kmf-Adiepraja
Pranala.co, BONTANG – Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bontang masih menghadapi tantangan besar. Hingga awal Agustus 2025, baru 6.171 jiwa yang mengaktifkan IKD. Jumlah ini hanya sekira 4,55 persen dari total 135.639 warga yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik alias e-KTP.
Fenomena rendahnya aktivasi IKD tidak hanya terjadi di Bontang. Beberapa kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur juga mencatat capaian serupa.
Ternyata, maraknya aksi penipuan berkedok aktivasi IKD menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltim, Kasmawati, mengungkapkan keresahannya.
Menurutnya, warga sering menerima telepon atau pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai petugas Disdukcapil. Mereka berpura-pura memberikan jadwal aktivasi IKD dan memandu warga untuk menyerahkan data pribadi.
“Padahal kami tidak pernah melakukan aktivasi lewat telepon atau WhatsApp. Semua itu hoaks,” tegas Kasmawati, Rabu (6/8/2025), dalam Forum Konsultasi Publik di Pendopo Wali Kota Bontang.
Lebih berbahaya lagi, kata dia, pelaku kejahatan siber ini sering meminta data pribadi, bahkan data keuangan warga. Informasi yang dikumpulkan itu digunakan untuk membobol rekening korban.
“Kalau datanya sampai diberikan, bisa fatal. Ini bukan sekadar penipuan biasa, tapi sudah menyangkut akses rekening dan identitas warga,” jelasnya.
Disdukcapil Kaltim pun mengimbau warga untuk tidak mudah percaya. Jika mendapat pesan mencurigakan mengatasnamakan Disdukcapil, segera blokir dan laporkan.
“Jangan kirim data, jangan klik tautan. Kami hanya melayani aktivasi IKD secara resmi melalui kantor Disdukcapil atau layanan jemput bola,” tambah Kasmawati.
Meski digempur hoaks dan penipuan, Kasmawati menegaskan, aktivasi IKD tetap menjadi target prioritas nasional. Transformasi digital layanan kependudukan harus terus dijalankan.
“Kuncinya edukasi. Kita tidak boleh mundur hanya karena ada oknum yang menyesatkan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyadari rendahnya capaian IKD dan segera mengambil langkah strategis. Salah satunya, dengan menggencarkan sosialisasi langsung ke masyarakat hingga ke tingkat RT.
Menurutnya, masyarakat harus diedukasi secara konsisten agar memahami pentingnya IKD.
“Identitas digital ini bukan sekadar tren, tapi bagian dari transformasi layanan publik. Kalau warga sudah paham manfaatnya, pasti mereka mau aktifkan,” ujarnya optimistis.
Agus juga menegaskan bahwa Pemkot akan terus mendukung program IKD sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan kependudukan yang lebih cepat, efisien, dan aman.
“Insya Allah angka ini akan terus membaik. Yang penting, kami hadir memberi pemahaman, bukan sekadar imbauan,” pungkasnya.
Tidak ada komentar