Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.(dok: Newsborneo)SAMARINDA – Ketergantungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi setelah alokasi transfer dari pemerintah pusat mengalami penyusutan.
Dengan APBD yang kini berada di kisaran Rp12 triliun, pemerintah daerah dituntut lebih optimal menggali sumber pendapatan sendiri agar program pembangunan tetap berjalan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan perubahan komposisi pendapatan tersebut harus diikuti dengan penguatan kemampuan fiskal daerah.
Terlebih, dari total APBD sekitar Rp12 triliun, Pemprov Kaltim mematok target PAD sebesar Rp9 triliun. Sementara kontribusi transfer pemerintah pusat diperkirakan hanya sekitar Rp3 triliun.
Menurut dia, selama ini keuangan daerah bertumpu pada dua sumber utama, yakni transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), serta PAD. Keduanya memiliki peran penting dalam menopang belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.
Firnadi menilai, keberadaan DBH tidak bisa dikesampingkan. Sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam, Kaltim memiliki kepentingan besar terhadap penerimaan bagi hasil yang selama ini menjadi salah satu penopang keuangan daerah.
Atas kondisi tersebut, DPRD bersama Pemprov Kaltim telah berupaya memperjuangkan agar pengurangan transfer ke daerah (TKD) dievaluasi pemerintah pusat.
Sejumlah langkah ditempuh, mulai dari menyampaikan surat hingga berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait. Gubernur Kaltim juga telah menyuarakan permintaan serupa.
Firnadi menyebut, belakangan terdapat indikasi pemerintah pusat membuka peluang untuk menambah kembali alokasi transfer ke daerah. Namun, wacana tersebut belum disertai kepastian mengenai nilai tambahan maupun skema penyalurannya.
Dia berharap peluang pemulihan anggaran itu tidak berhenti sebatas sinyal kebijakan. Sebab, tambahan transfer akan membantu memperbaiki ruang fiskal Kaltim yang sebelumnya mengalami pengurangan cukup besar.
“Artinya, alokasi sebelumnya pernah berada pada kondisi yang baik, kemudian mengalami pengurangan, dan kini disebut-sebut akan dipulihkan kembali secara bertahap,” ujarnya, Minggu (15/11).
Meski demikian, Firnadi mengaku DPRD belum memperoleh gambaran utuh mengenai kebijakan penataan TKD yang tengah disiapkan pemerintah pusat. Termasuk alasan dan pertimbangan yang mendasari pengurangan alokasi secara bertahap.
“Bentuk penataan oleh pusat kami belum tahu secara pastinya, termasuk dasar penurunan TKD. Kami masih menunggu kejelasannya,” pungkasnya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar