11 Jabatan Kepala OPD Kaltim Masih Diisi Plt, DPRD Kejar Target Rampung November

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
15 Nov 2026 10:57
2 menit membaca

SAMARINDA – Sebanyak 11 posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur masih dijalankan pelaksana tugas (Plt). DPRD Kaltim meminta proses pengisian jabatan definitif tidak berlarut-larut agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih maksimal mulai awal 2027.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan pihaknya sudah beberapa kali memanggil instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut. Dalam dua hingga tiga kali rapat dengar pendapat (RDP), Komisi I meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BKPSDM, dan Biro Organisasi mempercepat proses pengisian jabatan yang masih kosong.

Menurut Salehuddin, salah satu hal yang membuat proses tersebut membutuhkan waktu adalah penerapan sistem manajemen talenta. Pemprov Kaltim harus menyesuaikan mekanisme pengisian jabatan dengan ketentuan yang telah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB.

Melalui sistem ini, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II tidak bisa dilakukan hanya dengan penunjukan langsung. Ada sejumlah proses yang harus dilalui, termasuk rekrutmen, analisis, hingga asesmen terhadap calon pejabat.

Kaltim sendiri menjadi salah satu daerah percontohan penerapan manajemen talenta. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

“Jadi, pengisian jabatan enggak bisa langsung dilakukan dengan menunjuk siapa yang mengisi. Karena ada prosesnya, ada analisis, asesmen, dan tahapan lain. Karena kan menggunakan mekanisme manajemen talenta,” ucapnya, Minggu (15/11).

Meski belum seluruhnya terisi, jumlah jabatan yang masih dijalankan Plt sebenarnya sudah berkurang. Salehuddin menyebut, sebelumnya terdapat sekitar 16 hingga 18 posisi yang belum memiliki pejabat definitif. Kini, jumlahnya tersisa 11 jabatan.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa banyaknya jabatan Plt berkaitan dengan kebijakan penghematan anggaran. Komisi I sempat mempertanyakan kemungkinan tersebut kepada pemerintah provinsi, tetapi mendapat penjelasan bahwa proses pengisian jabatan memang mengikuti tahapan manajemen talenta.

“Pemprov sudah menjelaskan, kalau kondisi ini tidak ada kaitannya dengan efisiensi. Ini murni karena proses pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme manajemen talenta,” ujarnya.

Bagi DPRD, penyelesaian persoalan ini cukup mendesak. Komisi I menargetkan seluruh posisi pimpinan OPD yang masih diisi Plt sudah memiliki pejabat definitif paling lambat akhir November 2026.

Salehuddin mengingatkan, pengisian jabatan yang melewati Desember berpotensi mengganggu persiapan administrasi dan perencanaan program kerja tahun berikutnya. Terutama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2027.

Karena itu, ia berharap pejabat definitif sudah bisa mulai bekerja pada Januari 2027. Dengan kepemimpinan yang jelas, masing-masing OPD diharapkan dapat lebih fokus menjalankan program dan tanggung jawabnya.

“Kami berharapnya November ini sudah terisis semua. Kalau bisa dan jangan sampai prosesnya lewat dari Desember, karena ada penyesuaian dan penyusunan RKA-DPA,” pungkasnya. (Nur/Adv).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }