Gubernur Kaltim Tolak Honorer Dihapus

SAMARINDA, newsborneo.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menolak tenaga honorer dihapus. Hal itu tidak sesuai dengan keputusan pemerintah tentang penghapusan honorer pada akhir November 2023.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan keputusan tentang penghapusan honorer melalui Surat Edaran Menteri PANRB, bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.

“Pak Isran Noor sudah memutuskan tidak akan menghapus tenaga honorer,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Diddy Rusdiansyah, Jumat (10/6).

Dia menjelaskan Pemprov Kaltim akan mengalokasikan dana di APBD untuk gaji pegawai honorer. “Tidak ada penghapusan,” ucap Diddy.

BACA JUGA:

Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp15,3 Miliar ke Warga Bontang di Momen HUT ke-47

Menurut Diddy, permasalahan bukan soal jumlah tenaga honorer, melainkan kebutuhan di Kaltim.

“Beliau (Gubernur Isran Noor, red) tetap kebijakannya honorer tetap perlu ada,” kata Diddy.

Diddy mengatakan Pemprov Kaltim juga akan menggelar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA:

HUT ke-47, Pupuk Kaltim Tegaskan Komitmen Pemberdayaan SDM dan Inovasi Berkelanjutan

Menurut rencana, seleksi itu akan digelar secara bertahap. Saat ini jumlah PPPK di Kaltim sebanyak 1.796.

“Itu sudah undang-undang (ketentuan UU ASN, red), yang ada PNS dan PPPK. Bahasa normatifnya begitu,” kata Diddy. (zi)

BACA JUGA:

Kapolres Paser dan Dewan Adat Dayak Kaltim Gelar Pertemuan untuk Jaga Keamanan Pascainsiden Kekerasan