Bahlil Ancam Evaluasi Kontrak Negara Tak Kooperatif, Ekspor Energi Bisa Dihentikan
BALIKPAPAN — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melontarkan peringatan tegas kepada negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghormati kepentingan Indonesia.
Pemerintah, kata Bahlil, tidak akan segan mengevaluasi kontrak kerja sama energi dengan negara-negara yang tidak menunjukkan sikap saling menghargai. Bahkan, Indonesia membuka kemungkinan menghentikan ekspor energi kepada negara yang dinilai tidak menghormati hubungan kerja sama dengan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat meresmikan pengembangan proyek Jangkrik North East 6 (JNE-6) dan Lapangan Maha-South Hub di Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
Menurut Bahlil, kerja sama investasi dengan pihak asing harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang adil dan saling menguntungkan. Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, ujarnya, harus dipandang sebagai mitra yang memiliki hubungan setara, bukan pihak yang hanya mengejar keuntungan sendiri.
“Setiap perusahaan luar negeri yang telah masuk, bekerja dan melakukan investasi di luar negeri, itu artinya mereka adalah saudara kita,” kata Bahlil.
Namun, hubungan kemitraan tersebut harus tetap dilandasi penghormatan terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia.
Bahlil menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga kepentingan seluruh pihak yang berinvestasi di Indonesia sekaligus memastikan kerja sama berjalan sesuai prinsip kebersamaan.
“Kalau mereka adalah saudara kita, maka saya berjanji untuk menjalankan apa yang diperintahkan untuk menjaga searah. Ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh persoalan-persoalan kalian saya akan selesaikan,” ujarnya.
Ia menekankan, pola kerja sama yang dikembangkan pemerintah harus menghasilkan manfaat bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang terus meraup keuntungan sementara pihak lain justru dirugikan.
“Tidak boleh ada yang untung dan yang satu rugi. Inilah asas kebersamaan kita,” tegasnya.
Bahlil kemudian memberikan penegasan terkait hubungan kerja sama energi Indonesia dengan negara lain. Ia menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak dengan negara-negara yang dianggap tidak kooperatif atau tidak menghormati Indonesia.
“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara umumnya sama negara,” kata Bahlil.
Tak hanya evaluasi kontrak, ia juga membuka kemungkinan menghentikan ekspor energi kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia.
“Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujarnya.
Sebaliknya, Indonesia akan tetap membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang menunjukkan sikap saling menghormati. Bahkan, menurut Bahlil, peluang kontrak dapat diberikan kepada negara yang belum memilikinya apabila hubungan kedua pihak dibangun atas dasar penghargaan dan kepentingan bersama.
“Negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka,” katanya.
Bahlil mengingatkan, hubungan ant negara tidak semestinya hanya terjalin ketika salah satu pihak sedang membutuhkan pasokan energi. Persoalan dalam kerja sama, menurut dia, seharusnya dapat dibicarakan melalui dialog yang baik dan saling menghormati.
“Jangan di saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan dengan baik-baik seperti saudara,” ujarnya.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan peningkatan produksi gas nasional harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Ia menyebut produksi gas berpeluang mencapai sekitar 3.000 juta kaki kubik standar per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) pada 2028–2029.
“Ketika di 2028, 2029 kita bisa mencapai 3.000 MMSCFD, ini 3.000 MMSCFD ini tidak sedikit,” kata Bahlil.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketersediaan energi bagi industri dan berbagai kebutuhan domestik.
“Ini salah satu yang kita dapatkan, maka akan kita prioritaskan sekali lagi untuk kebutuhan dalam negeri terkait dengan ketahanan energi kita,” ujarnya.
Bahlil menekankan, bertambahnya kapasitas produksi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai peluang meningkatkan ekspor. Pemenuhan kebutuhan nasional harus menjadi prioritas agar sumber daya energi yang dimiliki Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dalam negeri.
Bahlil juga mengaitkan kebijakan energi dengan prinsip kedaulatan negara. Ia menegaskan Indonesia memiliki hak untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berada di wilayahnya.
“Jadi kita harus mempunyai prinsip kedaulatan negara kita,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang, bukan pemberian negara lain.
“Kemerdekaan kita bukan hasil pemberian. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang diperjuangkan berabad-abad. Banyak yang dibunuh,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah untuk menempatkan kepentingan nasional sebagai landasan utama dalam kerja sama energi, baik dengan investor maupun negara lain.
Melalui pengembangan proyek JNE-6 dan Lapangan Maha-South Hub, pemerintah berharap kapasitas pasokan gas nasional semakin meningkat. Tambahan produksi itu diharapkan dapat menopang kebutuhan industri, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan Indonesia. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar