Warga Bontang Bisa Diajak Susun Masterplan Banjir
Redaksi
29 Mei 2023 | 09:38 09:38
.
2 menit membaca
MASALAH banjir di Bontang, Kalimantan Timur hingga saat ini masih menjadi “PR” yang harus dituntaskan pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yassier Arafat mengatakan, warga Bontang selalu mengeluhkan persoalan banjir yang kerap menggenangi rumahnya dan di sebagian besar wilayah Kota Bontang.
Melihat hal itu, menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang perlu membuat formula yang tepat untuk mengatasi persoalan banjir dengan melibatkan banyak pihak.
“Kasihan. Bayangkan rumah warga selalu terendam banjir, bahkan seminggu sampe tiga kali,” ujarnya.
Politisi muda ini pun meminta agar penyusunan masterplan banjir melibatkan warga seperti para RT, tokoh masyarakat dan lainnya yang benar-benar paham kondisi riil banjir di Bontang. Karena skema penanganan banjir yang disusun konsultan dari luar daerah dinilai Amir kadang tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada.
“Kalau masyarakat dilibatkan mereka paham betul itu kondisi banjir. Jadi saran dan masukan ini bisa jadi bahan pertimbangan dalam penyusunan masterplan banjir,” timpalnya.
Belum lagi biaya jasa konsultan disebut Politikus Partai Golkar ini cukup mahal. Maka, dia lebih menyarankan agar anggaran untuk jasa konsultan dialihkan untuk kepentingan lain.
“Kalau mendatangkan konsultan tentu memakan biaya yang enggak sedikit. Belum lagi menggandeng perguruan tinggi. Tapi kalau melibatkan warga lokal, perencanaan bisa tepat sasaran, dan meminimalisir penggunaan anggaran,” bebernya.
Sementara itu, para warga yang dilibatkan dalam penyusunan masterplan banjir itu bisa membuat skema penanganan banjir yang sehingga penanganannya lebih tepat dan maksimal. dan meminimalisir kesalahan saat pengerjaan di lapangan. Seperti turap, drainase, dan lainnya.
“Karena pasti warga lebih paham soal banjir itu, sumbernya darimana dan dampaknya seperti apa. Jadi pembangunannya bisa sesuai dengan kondisi di lapangan,” terangnya.
Maka, dirinya berharap agar Pemkot Bontang segera menindaklanjuti usulan tersebut. “Karena pandangan masyarakat soal skema penanganan banjir berbeda dengan konsultan luar Bontang. Jadi sarannya pakai orang lokal saja,” tandasnya. (ADS/DPRD BONTANG)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
