Wali Kota Samarinda Tak Main-Main, ASN Terlibat Curang SPMB Terancam Dipecat

Redaksi
19 Jun 2025 22:54
2 menit membaca

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat. Untuk mencegah kecurangan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wali Kota Andi Harun membentuk Tim Pengawasan Penerimaan Murid Baru.

Langkah ini merupakan respons langsung atas sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi praktik curang di balik seleksi masuk sekolah.

“Tim ini dibentuk sebagai komitmen kami untuk memastikan SPMB berjalan adil, transparan, dan bebas intervensi,” tegas Andi Harun usai meninjau Kantor Inspektorat, Selasa (17/6/2025).

Tim ini akan mengawasi seluruh jalur penerimaan—zonasi, afirmasi, prestasi, hingga mutasi. Semua mekanisme seleksi akan dipantau secara ketat. Pemkot bahkan menggandeng Polresta Samarinda dan Kejaksaan Negeri agar pengawasan lebih kuat.

“Kalau ada pelanggaran, kami tak segan menyerahkannya langsung ke aparat penegak hukum. Tak ada lagi upaya ‘tutup-tutupi’,” kata Wali Kota.

Pemkot juga membuka posko pengaduan langsung dan daring. Hingga saat ini, sudah ada delapan laporan masuk. Kebanyakan berkaitan dengan kesalahan administrasi, khususnya status domisili.

Wali Kota menyebut ada orang tua yang nekat menggunakan surat domisili palsu hanya demi memasukkan anak ke sekolah favorit.

“Jalur belakang seperti ini sudah kami tutup. Dukcapil juga sudah kami instruksikan agar tidak lagi menerbitkan surat domisili tak sesuai aturan,” tegasnya.

Andi Harun juga menyoroti praktik ‘titip-menitip’ siswa atau manipulasi jalur prestasi. Ia menilai, kebiasaan ini menjadi akar dari ketimpangan distribusi siswa di Samarinda.

“Sekolah bukan soal koneksi atau jabatan. Kalau mau membentuk generasi jujur, mulailah dari sistem yang jujur,” katanya.

Jika ditemukan pelanggaran serius dan ada dua alat bukti yang cukup, ASN yang terlibat akan langsung diberi sanksi tegas.

“Tak ada toleransi. Siapapun yang terbukti terlibat, langsung kami tindak. Bisa sampai pada pemberhentian,” tegas Andi Harun.

Wali Kota memastikan semua anak di Samarinda bisa mendapat tempat di sekolah. Namun, ia mengingatkan, proses harus adil dan tanpa rekayasa.

“SPMB harus jadi contoh integritas. Jangan dirusak oleh ambisi pribadi,” pungkasnya.

[DIAS]

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }