rapat gabungan Komisi I, II, dan Komisi III bersama perusahaan yang ada di Bontang, tentang Rencana dan Peluang Kerjasama (MoU) dengan pihak luar negeri (Korea dan Jepang) dalam hal investasi, pariwisata ,ketenagakerjaan dan pendidikan, Selasa (9/8/22).newsborneo.id – Kabar baik bagi masyarakat Bontang. Perusahan-perusahaan yang ada di Bontang telah menyepakati dan mendukung program pemerintah terkait pemagangan dalam bidang Welder dengan Korea Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang yang juga merupakan pimpinan rapat kepada awak media, seusai lakukan rapat gabungan Komisi I, II, dan Komisi III bersama perusahaan yang ada di Bontang, tentang Rencana dan Peluang Kerjasama (MoU) dengan pihak luar negeri (Korea dan Jepang) dalam hal investasi, pariwisata ,ketenagakerjaan dan pendidikan, Selasa (9/8/22).
BW –begitu sapaan akrabnya– menuturkan, ketersediaan perusahan dalam mendukung program pemerintah patut diapreasi.
“Gayung bersambut, semua perusahaan siap mendukung kerja sama antara Bontang dan Korea Selatan,” ujarnya.
Kendati demikian, BW menjelaskan, segera ada MoU antara pemerintah daerah dan Korea Selatan. Hal ini akan menjadi sebuah dasar dalam kerja sama antara kedua bela pihak.
“Dari hasil MoU, jika memang pemerintah membutuhkan bantuan perusahaan siap berkontribusi,” terangnya.
Melalui MoU, lanjut BW, pemerintah daerah berencana mengikutsertakan kerja sama dalam hal investasi, pendidikan, ketenagakerjaan dan pariwisata.
“Saya minta ada tambahan, untuk bisa memperkenalkan Bontang lebih dalam lagi,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada rapat tersebut turut hadir perwakilan dari setiap perusahaan, yakni PT Pupuk Kaltim, PT Badak LNG, PT Indominco Mandiri, PT PAMA Persada, PT Kaltim Metanol Industri, PT Kaltim Industrial Estate, PT Kaltim Nitrafe Indonesia, PT Kaltim Daya Mandiri, PT Kaltim Adhiguna Dermaga, PT Kaltim Pama Industru, PT Kaltim Nusa Etika, PT Kaltim Amoniak Nitrat, dan PT Energi Unggul Persada.
Selain itu, rapat juga dihadiri Sekretaris daerah, Dispopar, Dinas PTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapelitbang, Kabag Pemerintahan, dan Bagian hukum pemerintah. (*)
Tidak ada komentar