Lembaga Pergerakan Rakyat Kutai Timur (PERAK) angkat bicara dan mengimbau publik agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya.KUTAI TIMUR – Isu dugaan barter proyek senilai Rp600 miliar yang menyeret Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Pergerakan Rakyat Kutai Timur (PERAK) angkat bicara dan mengimbau publik agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ketua PERAK, Sabaruddin, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan diduga berasal dari sumber yang tidak kredibel.
“Informasi itu tidak berdasar dan tidak disertai bukti yang jelas. Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar semacam itu,” ujarnya di Sangatta, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus mengganggu stabilitas daerah. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menyaring setiap informasi, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan.
PERAK juga menyampaikan kepercayaan terhadap kepemimpinan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Sabaruddin menilai, tudingan tersebut tidak sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Ia menambahkan, bupati telah memberikan klarifikasi dan membantah isu yang beredar. “Pemerintah daerah sudah memberikan penjelasan. Kami berharap masyarakat bisa melihat ini secara objektif,” katanya.
Selain itu, PERAK meminta pemerintah daerah tetap fokus menjalankan program pembangunan serta merealisasikan visi dan misi yang telah direncanakan.
Di sisi lain, organisasi tersebut juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila ditemukan pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar.
“Kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum jika ada pihak yang terus menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegas Sabaruddin.
PERAK kembali mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah. Di tengah derasnya arus informasi, sikap kritis dan kehati-hatian dinilai menjadi kunci agar tidak mudah terjebak dalam kabar yang belum terverifikasi. (HAF/PRANALA.CO)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar