Pemprov Kaltim Bentuk Posko Pengaduan THR

PEMPROV Kaltim membentuk posko pengaduan untuk memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Benua Etam menjalankan kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya.

Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kaltim, Arismunandar mengungkapkan, pembentukan posko pengaduan THR ini mengacu pada Peraturan Menteri No 6 itu 2016.

Menurutnya, SE tersebut menginstruksikan gubernur agar bupati/wali kota memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka membayar THR kepada karyawan.

“Untuk mengantisipasi adanya keluhan tentang pembayaran THR, kita akan membentuk posko pengaduan yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id , “jelas Arismunandar dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Kamis (6/4/2023).

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Gelar Pasar Murah di 12 Titik, Berikut Tanggal dan Lokasinya

Menurutnya, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 Lebaran. Adapun dalam pembayarannya, sudah ditetapkan beberapa kategori pekerja.

Untuk pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.

Baca Juga:

Program Pemuda Pelopor, Terobosan Baru Dispora Kaltim Gali Potensi Remaja

Sementara pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan. (*)