Gubernur Kaltim Tolak Hapus Tenaga Honorer PNS
Redaksi
1 Maret 2022 | 18:00 18:00
.
3 menit membaca
newsborneo.id – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor tidak akan menghapus tenaga kerja honorer dalam birokrasi di wilayahnya. Kebijakan tersebut berbeda dengan arahan pemerintah pusat.
“Saya tidak akan mengikuti kebijakan negara itu, saya akan pertahankan dengan cara saya, tentu dengan baik,” tegasnya yang dikutip Rabu (2/3/2022).
Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menghilangkan tenaga honor dari Kementerian/Lembaga mulai tahun 2023. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dalam aturan ini, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.
Meski demikian, ia tidak menyebutkan secara rinci bagaimana aturan tetap mempekerjakan honorer tersebut dilakukan. Hanya saja ia memastikan tenaga honorer tetap ada di provinsi Kalimantan Timur.
“Kalimantan Timur tidak akan menghapus (tenaga honorer). Bagaimana caranya. Itu urusan saya,” kata dia.
Isran Noor pun berpesan kepada seluruh tenaga non PNS atau tenaga honorer di Kaltim agar tidak perlu khawatir, maupun was-was akan diberhentikan. Sebab Pemprov Kaltim akan menangani dengan cara-cara yang baik.
“Tenaga Non PNS atau tenaga honor di Kaltim akan kita pertahankan, dan tidak akan menghapusnya seperti rencana yang akan dilaksanakan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Tak Semua Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS, Ini Syaratnya
Pegawai atau tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan harus memenuhi beberapa syarat agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, honorer terkait tak akan diangkat menjadi PNS mulai 2023.
Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS diutamakan bagi pekerja yang sudah mengabdi paling lama di instansi pemerintah.
“Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II (pegawai honorer) diberikan kesempatan untuk seleksi (CPNS) satu kali,” kata Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mohammad Averrouce kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (28/2/2022).
Berikut syarat usia yang harus dipenuhi tenaga honorer jika ingin menjadi PNS:
- Maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus menerus.
- Maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10-20 tahun secara terus menerus.
- Maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5-10 tahun secara terus menerus.
- Maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1-5 tahun secara terus menerus.
Pengangkatan honorer menjadi PNS akan dilakukan sesuai amanat PP 49/2018 yang menyebut bahwa status tenaga honorer akan dihapus mulai 2023. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS akan diprioritaskan untuk sejumlah sektor, mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.
Dari catatan Kemenpan-RB hingga Juni 2021, terdapat sebanyak 410.010 orang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Pegawai honorer ini bisa mengikuti seleksi CPNS yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni, menegaskan rencana penghapusan tenaga honorer bukanlah kebijakan yang ‘turun dari langit’.
“Sebetulnya ini bukan ujug-ujug. Tapi sudah dari 2005. Itu sudah inventarisir,” kata Alex saat berbincang secara eksklusif dengan CNBC Indonesia.
Alex mengemukakan, pada saat itu ada sekitar 900 ribu tenaga honorer. Di saat itu pula, pemerintah sepakat untuk mengangkat sekitar 860 ribu tenaga honorer untuk diangkat sebagai PNS.
“Sisanya tidak memenuhi kriteria, tapi yang sisanya ingin diproses lebih lanjut. Begitu di data ulang dan membengkak jadi 600 ribuan. 11x lipat membengkak angkanya pada saat itu,” katanya. [jun]
Satu komentar tentang “Gubernur Kaltim Tolak Hapus Tenaga Honorer PNS”