DPRD Bontang Usulkan KMP dan MBG Masuk dalam Revisi Perda Pengelolaan Aset Daerah
Anggota DPRD Bontang, Nursalam saat rapat bersama BONTANG – Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Nursalam, mengusulkan agar program Koperasi Merah Putih (KMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dimasukkan dalam ketentuan umum, serta naskah penjelasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan barang milik daerah.
Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan revisi regulasi pengelolaan aset daerah. Menurut Nursalam, keberadaan kedua program tersebut perlu diakomodasi sejak awal dalam dokumen perubahan Perda, agar memiliki landasan hukum yang jelas dalam pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pencantuman KMP dan MBG dalam ketentuan umum maupun naskah penjelasan sangat penting, sebagai dasar penyusunan pasal-pasal yang nantinya mengatur mekanisme pemanfaatan aset daerah, untuk mendukung pelaksanaan kedua program tersebut.
“Sehingga regulasi yang sedang dibahas harus mampu menyesuaikan kebutuhan dan arah kebijakan pemerintah, termasuk program-program yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana milik daerah,” ucapnya, Senin (8/6/2026).
Nursalam menilai draf perubahan Perda yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih belum mengakomodasi keberadaan KMP dan MBG. Padahal, kedua program tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah.
“Tim OPD terkait ini sudah menyusun naskah penjelasan perubahan, namun belum memasukkan KMP dan MBG. Padahal, hal ini penting untuk menjadi pijakan dalam penyusunan norma dan pasal-pasal yang mengatur pemanfaatan aset daerah,” ujarnya.
Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan tim penyusun regulasi. Dengan demikian, perubahan Perda yang dihasilkan tidak hanya memperkuat tata kelola aset daerah, tetapi juga mampu mendukung implementasi program-program strategis yang menjadi prioritas pemerintah.
Melalui pengaturan yang lebih komprehensif, DPRD berharap pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Bontang.
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar