Diserbu Warga! Hari Pertama Pemutihan PKB di Bontang Langsung Membludak

NEWSBORNEO.ID – Suasana di Kantor Samsat Bontang tampak luar biasa padat, Selasa (8/4/2025), saat ratusan warga memanfaatkan hari pertama pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin menertibkan administrasi kendaraan mereka tanpa dibebani denda.

Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bontang, Indun Salbiah Ningsih, mengatakan program ini merupakan bentuk nyata dari perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap kondisi ekonomi masyarakat pasca-Lebaran.

Baca Juga

DPRD Bontang Soroti Kafe dan Keramba Tak Tertata Dekat Masjid Terapung

27 Jul 2024

“Melalui pemutihan ini, masyarakat bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa khawatir denda. Cukup bayar pajak tahun berjalan saja,” terang Indun.

Program ini resmi dimulai pada 8 April dan berlaku hingga 30 Juni 2025. Selain penghapusan denda keterlambatan PKB, warga juga mendapat pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua. Namun, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti penerbitan pelat nomor dan STNK tetap dikenakan sesuai regulasi yang berlaku.

“Misalnya, kalau ada tunggakan dari tahun 2020, sekarang cukup bayar pajak untuk tahun berjalan saja, yakni 2025. Ini kesempatan emas,” jelasnya.

Baca Juga

Pemberhentian Anggota DPRD Bontang Tunggu SK Gubernur

16 Jul 2024

Indun juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong transformasi digital. Warga juga dapat membayar pajak lewat kanal digital seperti aplikasi Esamsat dan mitra pembayaran online, yang memudahkan proses tanpa harus antre panjang di kantor layanan.

Namun, program ini tidak berlaku untuk semua jenis keterlambatan. Terdapat pengecualian bagi kendaraan yang mengalami mutasi keluar provinsi, keterlambatan pendaftaran kendaraan baru, perubahan bentuk atau mesin, serta kendaraan hasil lelang atau eks-dump yang belum terdaftar.

Menurut Indun, pemutihan ini bukan sekadar strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tapi juga langkah penting dalam penataan data kendaraan bermotor di wilayah Bontang.

“Ini bukan hanya tentang membayar pajak, tapi juga memperbaiki tata kelola administrasi kendaraan kita secara menyeluruh,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Indun mengimbau warga agar tak menunda-nunda memanfaatkan program ini. “Biasanya mendekati akhir periode, antrean makin panjang. Jadi, lebih baik segera datang sekarang. Lebih cepat, lebih nyaman,” ajaknya. (*)