Perekrutan Siswa SD Sekolah Rakyat di Kaltim Tak Berjalan Mulus
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Achmad Rasyidi,SAMARINDA – Program rintisan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat mulai berjalan di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, upaya merekrut siswa—terutama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD)—tidak semulus yang diharapkan.
Sejumlah kendala muncul di lapangan. Ada orang tua yang enggan mengizinkan anaknya bersekolah di sistem berasrama (boarding school). Ada pula anak yang belum siap berpisah dari keluarga.
Menanggapi situasi ini, Pemprov Kaltim menggerakkan seluruh pilar sosial. Harapannya, perekrutan siswa berjalan lancar dan sekolah dapat beroperasi optimal.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebut pilar-pilar sosial akan dilibatkan penuh.
“TKSK, PSM, pendamping PKH, hingga Tagana ikut dari proses perekrutan sampai menjadi bagian dari warga sekolah,” ujar Rasyidi.
Pendamping sosial, khususnya SDM PKH, akan melakukan sosialisasi ke keluarga penerima manfaat. Data calon siswa mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saat ini, ada tiga titik rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim. Lokasi pertama berada di Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim yang memulai kegiatan belajar pada 15 Agustus, dengan kapasitas 100 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.
Lalu, dua lokasi lainnya, yaitu Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Samarinda dan SMAN 16 Samarinda, ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Agustus 2025, dan saat ini masih dalam tahap penyiapan sarana dan prasarana.
Rasyidi menegaskan bahwa keterlibatan pilar sosial tidak hanya sebatas pada proses rekrutmen. “Mereka akan diberdayakan secara permanen dalam operasional sekolah,” ucapnya.
Lebih lanjut, seperti anggota Tagana akan dipekerjakan sebagai petugas keamanan dan kebersihan, sedangkan TKSK dan PSM akan mengisi pos administrasi dan pengolahan data. Para pendamping PKH juga akan berperan sebagai wali asuh bagi para siswa.
Rasyidi berharap, ke depan status mereka bisa diangkat menjadi PPPK di bawah Kementerian Sosial. “Agar ada kepastian karier sebagai ASN,” ujarnya.
Dengan kolaborasi ini, Pemprov Kaltim optimistis tantangan perekrutan bisa diatasi. Sekolah rakyat diharapkan menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus memberikan kesempatan setara bagi anak-anak dari keluarga rentan. [CINTIA]
Pos Terkait
Tidak ada komentar