Tak Bisa Dapat Dobel, Beasiswa Kutim dan Gratispol Kaltim Bakal Disinkronkan
Tim transisi Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kutim melakukan sinkronisasi program Gratispol dan beasiswaSANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama Tim Transisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sepakat menyinkronkan dua program bantuan pendidikan: Beasiswa Kutim dan Gratispol Kaltim.
Langkah ini diambil untuk memastikan penerima bantuan tidak tumpang tindih, serta memperkuat sistem pendidikan gratis di Kaltim.
Koordinator Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Tim Transisi Pemprov Kaltim, Bohari Yusuf, menyebut integrasi data menjadi kunci utama.
“Nanti ada data dari Pemkab Kutim yang akan dibagikan ke Pemprov Kaltim. Supaya penerima program beasiswa bisa terdata dengan baik dan tidak ganda,” kata Bohari, Kamis (3/7/2025).
Bohari menegaskan bahwa mahasiswa yang sudah menerima Beasiswa Kutim tidak bisa lagi menerima program Gratispoll dari Pemprov.
“Tidak boleh dobel. Kalau sudah dapat beasiswa dari Kutim, otomatis tidak bisa lagi dapat Gratispoll,” tegasnya.
Menurutnya, hanya dengan sistem data yang bersih dan terintegrasi, bantuan pendidikan bisa tepat sasaran.
Ia juga mendorong semua kabupaten/kota di Kaltim menginisiasi program serupa.
“Baru Kutim dan Kota Bontang yang sudah punya beasiswa daerah. Kalau semua ikut, ini akan memperkuat pendidikan gratis di Kaltim,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kutim, Nurkholis, memastikan pihaknya akan memetakan seluruh penerima Beasiswa Kutai Timur untuk disinkronkan dengan Pemprov.
“Semua kategori beasiswa akan kami pastikan tidak tumpang tindih dengan Gratispoll. Ini bagian dari penyesuaian program lintas pemerintah,” jelas Nurkholis.
Setelah pendataan rampung, data akan langsung dilaporkan ke Pemprov Kaltim untuk proses integrasi.
Nurkholis menegaskan, program beasiswa dari Pemkab Kutai Timur bertujuan membantu mahasiswa dari semua jenjang pendidikan, baik yang kuliah di dalam daerah maupun luar.
“Kami ingin memastikan, tak ada anak Kutai Timur yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena alasan biaya,” pungkasnya.
[HAF/PRA]
Pos Terkait
Tidak ada komentar