Wali Kota Bontang: Silakan Kritik Langsung Pemerintah, Kami Bukan Anti Kritik
Redaksi
27 Juni 2024 | 10:04 10:04
.
2 menit membaca
BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase menekankan pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Namun ia juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak disuarakan melalui media sosial.
Hal ini disampaikannya saat dialog terbuka bersama 93 Ketua RT se- Kecamatan Bontang Barat di Pendopo Rujab Wali Kota, Jalan Awang Long, Bontang, Kaltim, Rabu (26/6/2024).
Hadir dalam dialog ini, mewakili 12 RT dari Kelurahan Kanaan, 30 RT dari Kelurahan Telihan, dan 51 RT dari Kelurahan Belimbing.
“Kritik konstruktif harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang, untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembangunan. Kami (Pemerintah, red) bukan anti kritik,” ujar Wali Kota Bontang, Basri Rase.
Sebanyak 6 Ketua RT menyoroti berbagai masalah. Mulai dari masalah tempat parkir Pemadam Kebakaran di Kelurahan Telihan, serta kekurangan lahan pemakaman umum. Salah satu sorotan utama datang dari Ketua RT Kelurahan Telihan, yang mengusulkan pemekaran wilayah untuk menangani pertumbuhan populasi yang cepat.
Ketua RT dari Kelurahan Belimbing juga menyuarakan kekhawatirannya terkait manajemen Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang kurang memadai di wilayahnya.
Herdi, salah seorang Ketua RT, mengeluhkan kapasitas TPS yang sering kali tidak mencukupi, menyebabkan kepadatan sampah di lingkungan tersebut.
Para Ketua RT juga mengusulkan berbagai fasilitas seperti laptop untuk mendukung pelayanan mereka, pengadaan kursi, CCTV, dan Balai Pertemuan Umum sebagai sarana untuk memperkuat komunitas setempat.
Menanggapi permasalahan itu, Wali Kota Basri Rase memerintahkan langsung Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah di BTN PKT minimal dua kali seminggu, guna mengurangi masalah tersebut.
Dialog ini diakhiri dengan komitmen dari Wali Kota Bontang dan jajarannya untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat melalui perwakilan RT, guna menjaga tata kelola kota yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
