Sekretaris Dispora Kaltim Paparkan Pentingnya Partisipasi Pemuda

DALAM upaya meningkatkan kesejahteraan pemuda dan mengoptimalkan prestasi olahraga di Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Dispora Kaltim) menetapkan tiga indikator kinerja utama sebagai landasan evaluasi keberhasilannya sebagai organisasi perangkat daerah.

Sekretaris Dispora Kaltim, Sri Wartini, menyatakan hal adalah partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Dirinya menyoroti pentingnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Hal ini menjadi indikator kinerja utama pertama yang diambil serius oleh Dispora Kaltim.

Menurutnya, pemuda yang terlibat secara aktif dalam sektor ekonomi mandiri tidak hanya meningkatkan kemandirian finansial mereka sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Indikator kinerja kunci kedua menyoroti peran penting pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Dispora Kaltim mengakui bahwa keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan tidak hanya membangun karakter positif, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di kalangan pemuda.

Keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi kepemudaan menjadi tolak ukur kesuksesan dalam menciptakan generasi yang peduli dan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Indikator kinerja kunci ketiga adalah peningkatan prestasi olahraga. Dengan memprioritaskan sektor olahraga, Dispora Kaltim bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan bakat olahraga lokal. Peningkatan prestasi olahraga tidak hanya membawa kebanggaan bagi provinsi ini tetapi juga menciptakan peluang bagi pemuda yang berprestasi untuk meraih kesuksesan di tingkat nasional dan internasional.

“Untuk Dispora terdapat tiga kunci yang menjadi indikator kinerja kunci, pertama adalah tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri,” ujar Sri Wartini, belum lama ini.

Sri Wartini dan Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Dispora Kaltim mengikuti “Benchmarking Study” Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah (PPOD) Setprov Kaltim di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (LPPD) di berbagai tingkatan pemerintahan.

Penyusunan dan penyampaian LPPD menjadi langkah krusial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD bukan hanya sekadar laporan, tetapi juga menjadi landasan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), perumusan kebijakan, dan pembinaan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. (ADS)