“Kalau kami tidak punya kartu itu tidak bisa isi BBM sedangkan kartu itu dikeluarkan Dishub, yang katanya dipermudah ternyata kami dipersulit. Sebelum 17 Agustus kemarin, kami juga lakukan aksi, katanya oleh Dishub mau diberi solusi, tetapi sampai sekarang tidak ada, makanya kami aksi lagi,” bebernya.
Selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk menemui mereka dan meyakinkan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Massa juga mengancam tidak akan membubarkan diri sebelum orang nomor satu di Kota Samarinda tersebut menemui mereka.
Selang satu jam pendemo berorasi, Wali Kota Andi Harun keluar menemui para sopir truk tersebut. Pada kesempatan itu, Andi Harun mengatakan kondisi yang dikeluhkan oleh massa aksi tidak hanya terjadi di Samarinda, melainkan hampir diseluruh daerah di Indonesia. Hal ini terjadi akibat kemungkinan akan adanya kenaikan harga BBM.
“Kami sudah meminta penambahan kuota dan sudah sampaikan surat. Kami bisa memahami benar apa yang dirasakan masyarakat, karena se-Indonesia mengalami persoalan sama ini. Sebagian pengamat bahkan mengatakan ini kemungkinan reaksi atas rencana kenaikan BBM,” beber Andi Harun.
Mengenai pemotongan bak truk yang menjadi keluhan para sopir, dijelaskan Andi Harun bahwa hal itu merupakan amanat dan peraturan pemerintah pusat demi keamanan dalam berkendara di jalan umum.
Dijelaskan Andi Harun, untuk jasa pemotongan bak truk itu tidak hanya ada di Surabaya dengan biaya Rp 20 juta. Di Samarinda juga ada, biayanya tidak sebesar itu. Hanya nanti tempatnya akan Pemkot Samarinda rilis beberapa hari ke depan.
Mengenai tuntutan massa mengenai pembentukan gugus tugas yang melibatkan masyarakat dalam memberantas mafia, Andi Harun mengatakan akan mewadahi usulan itu.
“Terakhir soal pengetap atau pelangsir. Kalau saya diberi data, saya akan panggil Pertamina sekarang. Demikian kalau ada yang berani sebut nama mafianya, ada buktinya, saya akan laporkan langsung ke Kapolri,” ujar Andi Harun. (*)