Balikpapan Kebut Vaksinasi Pendidik demi PTM Terbatas

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur gencar vaksinasi Covid-19 kepada guru dan tenaga pendidik. Ini semua demi mendukung Surat Keputusan Bersama 4 Menteri untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa pandemi.

Bahkan, pelaksanaan vaksinasi disaksikan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, di Dome Kota Balikpapan, Selasa (6/4/2021).

Baca Juga

Dosen di Balikpapan Cabuli Pelajar SMP

14 Sep 2021

Menurut Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, sudah ada 2.600 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) menerima vaksin Covid-19. Sementara itu, jumlah penerima vaksin bertambah 1.000 orang sehingga totalnya 3.600 PTK.

Tambahan 1.000 orang mencakup PTK jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Dasar (SD). 50 di antaranya adalah PTK Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag).

“Kami berharap kedatangan Pak Menteri (Mendikbud) bisa mendorong bertambahnya pengiriman dosis vaksin. Dengan demikian, semakin banyak PTK yang divaksinasi dan rencana PTM terbatas bisa dilaksanakan segera,” ujar Rizal mengutip keterangan resmi Kemendikbud, Rabu (7/4/2021).

Baca Juga

IRT di Balikpapan Tipu Ratusan Juta, Bermodus Investasi Koperasi

27 Jun 2022

Rizal bilang sejak Desember 2020, Pemkot telah melakukan uji coba PTM di 70 sekolah. “Sebenarnya [untuk PTM terbatas] kita sudah siap, tinggal jumlah gurunya yang harus lebih banyak divaksinasi,” tambahnya.

Menanggapi itu, Mendikbud Nadiem Makarim berharap dengan divaksinasinya PTK kota Balikpapan secara lengkap, satuan pendidikan dapat segera memberikan opsi PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri. Ia menegaskan, tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk memulai PTM terbatas.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 diumumkan Selasa (30/3) lalu.

SKB tersebut menyatakan, setelah PTK di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat/pemerintah daerah kantor/kantor wilayah Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk memberikan layanan PTM terbatas dan memberikan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Walaupun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas. Tentunya, PTM terbatas dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.

Nadiem menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar dari PJJ adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Ia meyakini bahwa manfaat PTM, meski terbatas pada kenyataannya sulit digantikan dengan PJJ.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, warga satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terus bahu membahu memastikan prinsip kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak berjalan semaksimal mungkin,” kata Nadiem. **