APBD Perubahan Bontang 2025 Naik jadi Rp 3,1 Triliun, Pendapatan Daerah Diproyeksi Tumbuh 4,98 Persen
Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2025 di Auditorium Tiga Dimensi, Kamis (8/8/2025) malam.BONTANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD Perubahan Kota Bontang tahun 2025 diproyeksi mencapai Rp 3,1 triliun. Angka ini naik Rp 137 miliar atau sekira 5 persen dari proyeksi APBD murni sebelumnya.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025. Acara berlangsung di Auditorium Tiga Dimensi, Kamis (8/8/2025) malam.
KUA-PPAS adalah dokumen strategis yang memuat kebijakan umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan ada perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah dibandingkan perkiraan awal.
“Dari sebelumnya Rp 3 triliun, belanja daerah kini naik menjadi Rp 3,1 triliun,” kata Neni.
Menurutnya, perubahan ini mencerminkan komitmen bersama mewujudkan anggaran yang berpihak pada rakyat. Anggaran juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perubahan KUA-PPAS 2025 disusun mengikuti dinamika pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan ini memperbolehkan perubahan APBD jika ada perkembangan yang tidak sesuai asumsi awal, seperti pelampauan proyeksi pendapatan dan perubahan belanja atau pembiayaan.
Pada APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah diproyeksikan naik 4,98 persen atau Rp 137,15 miliar, dari Rp 2,756 triliun menjadi Rp 2,893 triliun.
Belanja daerah naik 5,07 persen atau Rp 153,15 miliar, dari Rp 3,022 triliun menjadi Rp 3,175 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah bertambah 6,01 persen atau Rp 15,99 miliar, dari Rp 266,15 miliar menjadi Rp 282,15 miliar.
“Perubahan ini adalah cerminan semangat responsif kita terhadap dinamika pembangunan. Ini juga upaya mengoptimalkan alokasi anggaran demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota Bontang, Neni. [SET/DIAS]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar