Angka Anak Tidak Sekolah di Kutim Turun Drastis, Ribuan Anak Berhasil Kembali ke Dunia Pendidikan
KUTAI TIMUR — Upaya intensif Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) kini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data terbaru Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen RI mencatat terjadi penurunan signifikan jumlah ATS di Kutim.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, mengungkapkan jumlah ATS yang awalnya tercatat 12.802 anak kini berkurang menjadi sekitar 9.000 anak.
“Alhamdulillah, upaya bersama mulai terlihat hasilnya. Per September lalu, jumlah ATS berkurang sekitar 4.000 anak,” ujar Mulyono.
Data Awal dan Ketepatan Intervensi
Dari data awal Pusdatin, 12.802 anak yang masuk kategori ATS terbagi menjadi:
9.463 anak belum pernah sekolah
1.451 anak lulus sekolah tetapi tidak melanjutkan
1.888 anak putus sekolah
Angka tersebut sempat menempatkan Kutim sebagai salah satu daerah dengan jumlah ATS tertinggi secara nasional. Kondisi itu memacu Disdikbud untuk bergerak cepat dengan melakukan pendataan mandiri guna memastikan data lapangan lebih akurat.
“Kami melakukan pendataan by name by address hingga validasi lintas sektor. Dari situ, kami memperoleh data presisi untuk melakukan intervensi langsung,” jelasnya.
Pekerjaan Belum Selesai
Meskipun terjadi penurunan yang signifikan, masih ada sekitar 9.000 anak yang belum kembali mengenyam pendidikan. Disdikbud menargetkan setidaknya 4.000 anak berikutnya dapat kembali ke sekolah dalam waktu dekat.
“Kami optimistis bisa menurunkan lagi sekitar 4 ribu anak. Semua akan kami dorong kembali ke pendidikan formal maupun nonformal,” kata Mulyono.
Proyek Perubahan dan Kendala di Lapangan
Untuk menguatkan langkah jangka panjang, Disdikbud sedang menyiapkan proyek perubahan dengan tahapan awal berupa validasi data mendetail. Tujuannya agar kondisi setiap anak dapat dipetakan dengan tepat—baik lokasi, penyebab, hingga kebutuhan intervensi.
Mulyono memaparkan, selain faktor ekonomi dan kondisi geografis, pernikahan dini menjadi salah satu penyebab dominan anak berhenti sekolah.
“Pernikahan dini harus dicegah. Generasi kita bisa kehilangan masa depan jika ini tidak ditangani,” tegasnya.
Dengan kerja kolaboratif pemerintah, sekolah, desa, hingga organisasi masyarakat, Pemkab Kutim berharap angka ATS terus menurun dan tidak ada lagi anak yang kehilangan hak atas pendidikan. (Adv)
Tidak ada komentar