Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik saat rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Banjir di Gedung DPRD Bontang, Selasa (30/8/2022).newsborneo.id – Anggaran 10 persen untuk penanganan banjir di Kota Bontang, Kaltim harus segera disepakati.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik saat rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Banjir di Gedung DPRD Bontang, Selasa (30/8/2022).
“Kalau bisa kita harus segera sepakati dipertemuan ini, pemerintah dan DPRD harus kompak dalam penanganan banjir,” ungkapnya.
Kata dia, terkait bagaimana teknis anggaran 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang dalam penanganan banjir itu bisa dengan sistem cicil.
Hitungannya satu periode kepemimpinan kepala daerah, yaitu 5 tahun. Diupayakan dalam 5 tahun itu 10 persen anggaran untuk banjir bisa terealisasi. Pasalnya angka tersebut sudah menjadi hasil kesepakatan Tim Pansus DPRD Bontang.
“Jadi ini bukan 10 persen dalam satu kali APBD. Misalnya, tahun pertama 2 persen, tahun kedua 3 persen, yang terpenting dalam jangka 5 tahun itu tercapai 10 persen, jadi pembahasan ini butuh kesepakatan,” jelasnya.
Sementara itu, Tim Asistensi Sobirin menyampaikan jika pola pembagian 10 persen itu berdasarkan masa jabatan kepala daerah, maka alokasi anggaran tersebut bisa saja disepakati, karena masih terbilang realistis.
Akan tetapi, jika 10 persen untuk penanganan banjir dialokasi setiap tahun anggaran, besar kemungkinan hal itu tidak dapat terwujud, karena keterbatasan anggaran.
Nanti akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun keputusannya tetap ada di unsur pimpinan.
“Ada biaya-biaya lain yang juga menjadi prioritas, contoh alokasi anggaran pendidikan 20 persen,” pungkasnya. (ADS)
Pos Terkait
1 Komentar
Tinggalkan Balasan
BERITA TERKINI
3 tahun lalu
[…] juga meminta publik pun bersabar. Sebab kajian ini bersifat komprehensif. Sehingga dapat mengatasi banjir dalam tiga fase. Baik jangka pendek, menengah, maupun […]