Eks Lokalisasi Samarinda Disinyalir Libatkan Prostitusi Anak

SAMARINDA, newsborneo.id – Wacana penutupan eks lokalisasi Samarinda, Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Solong dan Loa Hui dapat dukungan dari para DPRD Samarinda.

Wajar saja. Sebab, sebelumnya dua lokasi ini memang resmi tak beroperasi lagi pada Juni 2016. Aksi penutupan dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Awang Faroek Ishak yang menjabat sebagai Gubernur Kaltim kala itu.

Baca Juga

Putussibau, Kota di Tengah Hamparah Hijau Hutan Kalimantan

09 Jun 2021

“Makanya kami heran bisa beroperasi lagi. Saya sendiri ikut memulangkan di Pelabuhan Semayang waktu itu. Ada 550 orang dan diberikan satunan juga,” kata Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda saat dikonfirmasi pada pekan lalu.

Tahun berganti, rupanya kembali ada aktivitas di dua lokasi, yakni Solong dan Loa Hui. Komisi I dan IV sudah pernah membahas hal ini, sayangnya aktivitas mereka terganjal izin.

Disebut-sebut kedua wadah ini mengantongi lampu hijau untuk beraktivitas. Puji pun menduga, usaha karaoke hanya menjadi kedok menutupi kegiatan prostitusi. Itu sebab pihaknya sangat setuju dengan agenda penutupan tersebut.

Baca Juga

Kronologi Oknum Guru Mengaji Rudapaksa Santrinya Berusia 10 Tahun

04 Agu 2022

“Payung hukumnya sudah jelas di Perda Kaltim No 3/2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,” sebutnya.

Menjadi ketakutan politisi Partai Demokrat ini adalah aktivitas prostitusi tersebut melibatkan anak di bawah umur. Hal-hal itulah yang tak ingin dikehendaki.

Jangan sampai terjadi. Dari analisis sementara, para pekerja lokalisasi itu memang sempat pulang. Boleh jadi ada yang kembali ke Samarinda kemudian melanjutkan pekerjaan lamanya.

“Kami duga memang ada mengelola. Dan sebagian besar dari mereka ini susah kembali ke masyarakat. Jadi pilihannya sangat sedikit. Apalagi sedang pandemik, semuanya serba sulit,” tegasnya.

Serupa. Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Samarinda. Dia pun mendukung agenda penutupan eks lokalisasi ini. Padahal sebelumnya sudah pernah ditutup empat tahun lalu.

Meski demikian dirinya menegaskan agar pemerintah bisa bijak saat beraksi. Warga di dua eks lokalisasi ini harus benar-benar didata. Jangan sampai ada yang terlewat.

“Selain itu, harus ada solusi juga. Kita tak ingin aksi ini hanya menambah pengangguran,” pungkasnya. (dwi/re)