WAKIL KETUA Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar WakkangBONTANG – Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperhatikan kondisi nelayan di Bontang.
Permintaan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang tersebut didasarkan keprihatinan atas kondisi 7 ribu nelayan yang memiliki risiko kerja tinggi Bontang.
Menurut politisi Nasdem ini dengan keadaan laut yang tidak menentu membuat nelayan menjadi berisiko setiap melakukan aktivitas.
“Nelayan itu rentan dengan resiko pekerjaannya di laut. itu yang kita dorong supaya pemerintah punyata mesti punya cara pandang yang sama tentang Perlindungan kepada nelayan,” ujar BW, sapaan akrab Bakhtiar Wakkang, kepada awak media, Senin (29/5/2023).
Lanjut dikatakan BW, bahwa kondisi nelayan yang dominan secara ekonomi menengah ke bawah diperlukan campur tangan pemerintah dalam membantu menjamin aktivitasnya.
“Bagaimana kita bisa memangkas kemiskinan, bagaimana kalau nelayan itu meninggal. Semacam ada nilai manfaat yang bisa didapat,” ungkapnya.
Ia mencontohkan jika pemerintah daerah di Indonesia telah melakukan upaya ini. Anggarannya bersumber dari APBD setempat. Seperti halnya di kaltim Kutai Kartanegara sudah menjalankan program ini. Menyusul Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Semarang.
“Untuk kasus ini saya cenderung kepada anggaran pemerintah. Di Daerah lain itu ada yang 100 ribu lebih nelayan yang sudah di-cover perlindungannya melalui APBD,” jelasnya.
Namun diakuinya, dari 7 ribu nelayan yang ada di Kota Bontang sebanyak 3 ribu nelayan telah memiliki bpjs mandiri. Hanya saja disayangkan upaya untuk membayar iuran kadangkala terkendala minimnya pendapatan. Sehingga mayoritas nelayan harus menunggak membayar iuran BPJS.
“Yang sekarang sudah ada berjalan mandiri tapi tidak lancar. Ada yang sekali bayar terus tidak bayar lagi. Ada yang 4 kali nunggak baru bayar,” beber BW.
Ketika disinggung solusi pembayaran BPJS dengan menggunakan dana CSR, BW meminta agar dana tersebut digunakan untuk membantu memberikan kegiatan pendukung nelayan. Hal itu bisa berupa alat kerja, pelatihan hingga bantuan modal bagi nelayan di Bontang.
“Insya Allah masih ada waktu 3 sampai 4 kali pertemuan untuk membahas soal nelayan ini, kita ikuti saja,” tutup Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang ini. (ADS/DPRD BONTANG)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar