Diskominfo Kutim Perkuat Kolaborasi untuk Atasi Blank Spot dan Perluas Akses Internet

KUTAI TIMUR – Pemerataan jaringan internet di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki fase baru. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) kini mengedepankan kerja sama lintas sektor sebagai strategi kunci dalam membuka akses digital, terutama di wilayah yang hingga kini masih sulit terjangkau sinyal.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa upaya mengatasi blank spot tidak bisa ditangani satu instansi saja. Luas wilayah Kutim yang mencapai puluhan ribu kilometer persegi membuat penyediaan jaringan memerlukan dukungan multipihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.

“Provider selalu mempertimbangkan jumlah penduduk. Kalau wilayahnya sepi, mereka belum berani membangun infrastruktur. Di situ pemerintah harus hadir, tapi tetap dengan skala prioritas,” jelas Ronny.

Untuk itu, Diskominfo mulai memperkuat jaringan di titik-titik pelayanan publik. Fasilitas seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan unit pelaksana teknis (UPT) menjadi prioritas agar layanan dasar tetap berjalan lancar. Sementara itu, kawasan berpotensi ekonomi seperti pasar dan pusat aktivitas masyarakat akan diperluas aksesnya melalui kerja sama dengan sektor swasta, termasuk pemasangan repeater atau alat penguat sinyal.

Namun, perluasan jaringan juga memunculkan tantangan baru. Ronny mengungkapkan bahwa beberapa jaringan pemerintah justru banyak digunakan untuk aktivitas di luar layanan publik. Hal ini membuat konektivitas tidak optimal untuk pelayanan yang seharusnya diprioritaskan.

Baca Juga

Tunjangan Profesi Guru “Hilang” dari RUU Sisdiknas, PGRI Ingatkan Lima Catatan Ini

29 Agu 2022

“Kami sedang mengevaluasi skemanya, apakah perlu pembatasan kuota atau kecepatan. Yang penting, penggunaan jaringan harus kembali ke tujuan utama: mendukung layanan publik,” tegasnya.

Dengan strategi kolaboratif ini, Diskominfo Kutim optimistis upaya mengatasi blank spot dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan masing-masing kecamatan. Pendekatan ini juga dianggap lebih efektif menghadapi tantangan geografis Kutim yang luas dan beragam.

Pemerintah berharap, semakin meratanya akses internet akan meningkatkan pelayanan publik sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah terpencil. (Adv)