Anggaran Terbatas, Pembangunan Terancam Terhambat
Redaksi
24 Juni 2021 | 08:37 08:37
.
2 menit membaca
NEWSBORNEO.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengakui anggaran Kota Tepian terbatas. Potensi pembangunan terhambat bisa terjadi kapan saja. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) pun diminta kerja keras susun skenario terbaik atasi persoalan tersebut.
“TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diminta berpikir ekstra dalam merancang skema pembiayaan, sementara dari sisi pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyiapkan jurus jitu untuk menggali segenap potensi secara maksimal,” terang Andi Harun seperti dilansir dari rilis resmi Pemkot Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (23/6).
Itu sebab Pemkot Samarinda pertengahan tahun ini mulai membahas APBD Perubahan (APBD-P) 2021 bersamaan dengan proyeksi APBD 2022. Kata Andi, terpenting saat menghadapi keterbatasan anggaran program prioritas tetap diutamakan.
Misalnya saja program penanganan banjir, pro-bebaya, kebersihan kota dan persampahan, juga masalah air bersih.
“Saya sudah minta TAPD agar fokus terhadap program-program unggulan meski di tengah keterbatasan anggaran,” imbuhnya.
Tak hanya itu, mantan wakil ketua DPRD Kaltim ini juga sudah menemukan dua calon investor potensial yang siap membantu membiayai masalah sampah dan air bersih. Sehingga anggaran yang bersumber dari APBD bisa fokus untuk penanggulangan banjir. Termasuk kebersihan, tata kota, lampu penerangan jalan umum (LPJU) hingga pro-bebaya. Intinya, pengentasan banjir di Samarinda serta pro-bebaya itu tak bisar ditawar-tawar.
“Jadi pada 2022 nanti, pro-bebaya tetap jalan di semua RT. Begitu pula penanganan banjir,” tegasnya.
Pro-bebaya sendiri merupakan program semasa kampanye Andi Harun-Rusmamadi Wongso tentang dana Rp100 juta hingga Rp300 juta bagi RT di Samarinda.
Orang nomor satu di Samarinda ini juga menambahkan, TAPD harus bisa keluar dari jebakan anggaran dan berpikir ekstra. Solusi dari setiap persoalan pasti tersedia. Pengalaman itu sudah dia rasakan saat menjadi Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kaltim selama 20 tahun.
“Kita harus berani berubah, termasuk dalam hal penyusunan anggaran. Harus terukur dan sistematis. Terkait bantuan keuangan agar sesuai dengan visi-misi Pemkot Samarinda, sehingga bisa mengurangi beban kota,” pungkasnya. [dn]
