Solusi Hetifah Penuhi Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi untuk Pembangunan IKN

oleh -16 views
Solusi Hetifah Penuhi Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi untuk Pembangunan IKN
Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat berdiskusi dengan siswa SMKN 2 Penajam Paser Utara, Kaltim belum lama ini. (DOK/PRIBADI)

 newsborneo.id – Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli konstruksi untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dia menyebutkan dibutuhkan sekitar 1,14 juta tenaga konstruksi sekaligus ahli konstruksinya dalam pembangunan IKN.

“Kaltim sebagai provinsi yang menaungi IKN diharapkan dapat memenuhi SDM sebagai tenaga ahli konstruksinya,” saran Hetifah melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (6/8/2022).

Wakil Ketua Komisi X DPR itu berujar untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli konstruksi tersebut bisa dilakukan dari dua pola.

Pertama dengan memberdayakan ahli konstruksi yang sudah ada di kabupaten/kota provinsi tersebut.

Pola keduanya mencetak tenaga ahli konstruksi, baik dari jenjang SMK maupun perguruan tinggi. Terutama melalui SMK PK (Pusat Keunggulan) dengan mengedepankan vokasi (penguasaan keahlian terapan).

“Tantangan sekolah vokasi ada pada mismatch atau ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja,” beber legislator asal Dapil Kaltim itu.

Menurutnya, hal itu terlihat dengan proporsi pengangguran terdidik masih menjadi yang terbesar. “Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Hetifah menyampaikan, belum lama ini dirinya dan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yulianti bertemu para kepala sekolah se-Kaltim di SMKN 4 Balikpapan.

Lalu dilanjutkan pertemuan dengan rektor dan direktur politeknik se-Kaltim di Politeknik Negeri Balikpapan.

Pertemuan di SMKN 4 Balikpapan bertajuk Rapat Koordinasi Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Kualitas SMK diadakan Balikpapan, karena kota ini merupakan penyangga IKN.

Dalam kesempatan itu Kiki menyatakan pada 2020 di Kaltim terdapat 20 SMK PK, bertambah menjadi 23 pada 2021, kemudian bertambah 14 sekolah pada 2022 sehingga menjadi 37 SMK PK.

“Dari 37 SMK PK tersebut, tercatat ada 35 SMK yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka yang 33 SMK di antaranya sudah mendaftar di platform Merdeka Mengajar,” ujar Kiki. **

No More Posts Available.

No more pages to load.